Alasan Mengapa BBM (Harus) Naik...

Minyak mentah dunia membubung Kenaikan harga minyak mentah dunia menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah perlu menaikkan harga BBM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan, asumsi harga minyak dalam APBN 2012 harus disesuaikan. Pemerintah tidak mungkin lagi menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$90 per barel, sebab harga ICP saat ini sudah melampaui US$115 per barel. Subsidi salah sasaran Dengan harga BBM murah, justru yang mendapatkan subsidi besar adalah orang yang menggunakan mobil. Bukan penduduk yang selayaknya mendapatkan subsidi, seperti tukang ojek dan sopir Bajaj. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, langkah menaikkan harga BBM merupakan solusi pemberian subsidi yang tepat sasaran. “Jadi, ini baik, masyarakat menengah kita yang sebelumnya menikmati 70 persen (BBM bersubsidi) bisa membayar kenaikan itu,” ujar Hatta. Lebih baik untuk infrastruktur Bank Dunia mengungkapkan pemerintah harus menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Lebih baik subsidi BBM dialihkan untuk membangun infrastruktur listrik yang masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Manajer Pembangunan Berkelanjutan Bank Dunia untuk Indonesia, Franz R Drees-Gross, menjelaskan, jika pemerintah terus mensubsidi bahan bakar besar-besaran, Indonesia kehilangan kesempatan membangun di sektor lain. “Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk subsidi BBM, sebenarnya bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih berguna,” kata Franz. Sementara itu, bagi kubu yang menolak kenaikan harga BBM memiliki alasan: APBN tak bakal jebol PDI Perjuangan tak sepakat dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Partai berlambang kepala banteng itu berpendapat asumsi pemerintah keliru jika menganggap APBN bakal jebol saat harga BBM tak dinaikkan. “Subsidi BBM dari tahun ke tahun memang turun. Jadi, asumsi pemberian subsidi BBM akan membuat jebol APBN itu tak masuk akal,” ujar Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 29 Februari 2012. Sekadar informasi, pada APBN 2005, subsidi BBM mencapai Rp95,6 triliun. Sementara itu, pada APBN 2012 membengkak menjadi Rp123,6 triliun. Bahkan dalam APBN-P 2012 ditetapkan Rp137 triliun. Subsidi sudah tepat sasaran Anggapan pemerintah bahwa subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran, menurut PDIP juga tidak benar. “Subsidi BBM sudah benar. Jadi, jangan pakai alasan salah sasaran untuk mengurangi subsidi,” tegas Bambang. Politisi PDIP, Daryatmo Mardiyanto, mengatakan, sebagian besar subsidi premium dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah dan bawah. Catatan PDIP, dari total premium yang dikonsumsi oleh rumah tangga, 64 persennya dikonsumsi oleh sepeda motor, sedangkan yang untuk mobil hanya 36 persen. “Mengingat sebagian besar pemilik sepeda motor adalah masyarakat kelas menengah ke bawah, maka berarti selama ini bagian terbesar subsidi premium sebanyak 64 persen dikonsumsi oleh kelas menengah dan bawah, dan itu bukan kelompok kaya,” kata Daryatmo. Pindah kantong Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta, mengatakan, jika pemerintah menaikkan harga BBM lalu membuat kompensasi untuk rakyat miskin, itu artinya hanya pindah kantong kanan ke kantong kiri. “Lebih bagus tidak menaikkan dan tidak perlu ada kompensasi,” kata Anis, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta